Category: Law
Skema Okupasi Mediator
TRAINING DAN SERTIFIKASI BNSP SKEMA OKUPASI MEDIATOR Available Training Online | Training Offline | Sertifikasi Offline DESKRIPSI Sertifikasi Okupasi Mediator adalah sebuah skema yang disusun sebagai langkah implementasi dari Keputusan Direktur Jenderal Pelatihan dan Pembinaan Produktivitas Nomor KEP.2/1133/LP.00.00/X/2020 yang mengatur Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Mediator Pada Perkumpulan Profesi Mediator Indonesia. Skema ini bertujuan untuk
Details
Skema Okupasi Konsultan Hukum Pertambangan
TRAINING DAN SERTIFIKASI BNSP SKEMA OKUPASI KONSULTAN HUKUM PERTAMBANGAN Available Training Online | Training Offline | Sertifikasi Offline DESKRIPSI Skema Okupasi Konsultan Hukum Pertambangan Sertifikasi Okupasi Konsultan Hukum Pertambangan merupakan langkah implementasi dari Keputusan Direktur Jenderal Pelatihan dan Pembinaan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2/535/LP.00.00/X/2019, yang disusun oleh Perkumpulan Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan
Details
Skema Okupasi Ahli Kontrak Kerja Konstruksi
TRAINING DAN SERTIFIKASI BNSP SKEMA OKUPASI AHLI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI Available Training Online | Training Offline | Sertifikasi Offline DESKRIPSI Sertifikasi Okupasi Ahli Kontrak Kerja Konstruksi adalah sebuah skema yang dirancang sebagai implementasi dari Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015, yang menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Kategori Jasa Profesional,
Details
Skema Klaster Memberikan Konsultasi Hukum Perbankan
TRAINING DAN SERTIFIKASI BNSP SKEMA KLASTER MEMBERIKAN KONSULTASI HUKUM PERBANKAN Available Training Online | Training Offline | Sertifikasi Offline DESKRIPSI Skema Klaster Memberikan Konsultasi Hukum Perbankan Sertifikasi Klaster Memberikan Konsultasi Hukum Perbankan dirancang sebagai bagian dari implementasi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 yang menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dalam
Details
Skema Memberikan Konsultansi Hukum Di Bidang Asuransi
TRAINING DAN SERTIFIKASI BNSP SKEMA MEMBERIKAN KONSULTANSI HUKUM DI BIDANG ASURANSI Available Training Online | Training Offline | Sertifikasi Offline DESKRIPSI Skema Memberikan Konsultansi Hukum Di Bidang Asuransi Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta tentang landasan hukum dan praktik terkini dalam industri asuransi. Melalui pelatihan ini, peserta akan dipersiapkan untuk
Details
Skema Asistensi Mediator
TRAINING DAN SERTIFIKASI BNSP SKEMA ASISTENSI MEDIATOR Available Training Online | Training Offline | Sertifikasi Offline DESKRIPSI Program pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai landasan hukum dan praktik terkini dalam bidang perpajakan di Indonesia. Melalui pelatihan intensif ini, peserta akan dipersiapkan untuk menghadapi ujian sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Details
Skema Konsultan Hukum Perpajakan
TRAINING DAN SERTIFIKASI BNSP SKEMA KONSULTAN HUKUM PERPAJAKAN Available Training Online | Training Offline | Sertifikasi Offline DESKRIPSI Program pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai industri pertambangan di Indonesia. Melalui pelatihan ini, peserta akan dipersiapkan untuk menghadapi ujian sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan fokus pada pemahaman praktis
Details
UNDANG UNDANG CIPTA KERJA NO 6 TAHUN 2023
UNDANG UNDANG CIPTA KERJA NO 6 TAHUN 2023 Available Online & Offline Training Jadwal 1-2 Maret 2024 | 4-5 Maret 2024 | 6-7 Maret 2024 | 8-9 Maret 2024 | 13-14 Maret 2024 | 15-16 Maret 2024 | 18-19 Maret 2024 | 20-21 Maret 2024 | 22-23 Maret 2024 | 25-26 Maret 2024
Details
Legal Due Diligence
Legal Due Diligence (LDD) Online Training | Offline Training DESKRIPSI Legal Due Diligence (LDD) Merupakan pelatihan yang didesain guna memberikan bekal pemahaman kepada para peserta dalam menjalankan kegiatan pemeriksaan segi hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi tentunya harus dilakukan sesuai dengan tujuan transaksi guna memperoleh informasi atau fakta yang dapat menggambarkan kondisi perusahaan /
Details
Intensif Hukum Pertambangan
Intensif Hukum Pertambangan Deskripsi Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, pertambangan di Indonesia dikuasai oleh negara. Maka dibuatlah hukum pertambangan untuk mengatur segala sesuatu yang menyangkut pertambangan. Hukum pertambangan adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan subyek hukum lain yang berhubungan dengan pertambangan. Hal ini penting untuk diketahui oleh perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan. Pelatihan
Details