Kebijakan E-Purchasing berbasis E-Katalog Pemerintah sertan Praktek Panduan Penggunaan Aplikasi versi 4 E-Purchasing

Deskripsi

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sebagaimana ketentuan dalam pasal 131 ayat (1) bahwa pada tahun 2012 K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan. Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 juga mengatur mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai unit kerja K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (non discriminative) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tata cara e-Tendering, syarat dan ketentuan serta panduan pengguna (user guide) diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang e-Tendering. Produk yang sudah tampil di e-Catalogue Produk Barang/Jasa Pemerintah dapat dibeli dengan menggunakan e-Purchasing. E-Catalogue Produk Barang/Jasa Pemerintah menampilkan informasi penyedia produk, spesifikasi produk, harga, serta gambar dari produk barang/jasa pemerintah.

Materi

1. Perpres No 4/2015- Perka LKPP No 14 Tahun 2015 Perjanjian kerjasama untuk pencantuman Barang / Jasa dalam katalog elektronik sebagai dasar melakukan e- purchasing.
2. SE Kepala LKPP NO 4 Tahun 2016 tentang pengusulan Barang/ Jasa untuk katalog Elektronik
3. Konsep Kebijakan Pengembangan E- Katalog
4. Alur Proses Prakatalog Nasional Dan Daerah
5. Review kebijakan e – purchasing Berbasis E- Katalog Pemerintah , Konsep , Fungsi, Tujuan dan Penggunaannya
6. TataCara Penyusunan dan Merancang Perjanjian / Kontrak
7. Konsep Kontrak / Perikatan
8. Pedoman Negosiasi
9. Panduan Penggunaan Aplikasi Versi 4 E – Purchasing

10.  Alur Proses e – catalogue Produk Barang / Jasa Pemerintah

11.   Case and Study

Metode

Presentasi, Group Discussion ,Studi Kasus 

Instruktur

Team Instruktur

Formulir Permintaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training

INFORMATION OPTIONS

1. Judul Training(required)
2. Tanggal Training
3. Select a message typePermintaan Proposal PenawaranJadwal SelanjutnyaInformasi Tambahan(required)
4. Dari mana mendapatkan informasi Expertindo#Website (Google Search)#Facebook#Instagram#Linkedin

PERSONAL DATA

1. Your Name(required)
2. Job Title(required)
3. Company(required)
4. Company Address
5. Email(valid email required)
6. Mobile Phone(required)
7. Office Phone(required)
8. Extention No.
9. Facsimile (Fax)
10. Website

PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)

2. Email
3. Office Phone+Ext atau No. Handphone
4. Jumlah Peserta(required)
5. Nama-nama peserta
6. Payment MethodTransfer BankInvoiceCash pada saat Training

MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER

1. Pesan untuk penyelenggara Training