Info Training – Jadwal Training – In House Training – Sertifikasi
Category: Law
Legal Due Diligence
Legal Due Diligence (LDD) Online Training | Offline Training DESKRIPSI Legal Due Diligence (LDD) Merupakan pelatihan yang didesain guna memberikan bekal pemahaman kepada para peserta dalam menjalankan kegiatan pemeriksaan segi hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi tentunya harus dilakukan sesuai dengan tujuan transaksi guna memperoleh informasi atau fakta yang dapat menggambarkan kondisi perusahaan /
Details
Intensif Hukum Pertambangan
Intensif Hukum Pertambangan Deskripsi Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, pertambangan di Indonesia dikuasai oleh negara. Maka dibuatlah hukum pertambangan untuk mengatur segala sesuatu yang menyangkut pertambangan. Hukum pertambangan adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan subyek hukum lain yang berhubungan dengan pertambangan. Hal ini penting untuk diketahui oleh perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan. Pelatihan
Details
Sumber Hukum Formil
Sumber Hukum Formil DESKRIPSI 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”. Sebagai negara hukum artinya segala aspek kehidupan di wilayah. Negara Kesatuan Republik. Indonesia harus didasarkan pada hukum dan. segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI.. Oleh karena hal tersebut, penting bagi seorang warga Negara Indonesia
Details
Manajemen Hukum
Manajemen Hukum DESKRIPSI Manajemen Hukum (atau Ilmu Hukum) adalah disiplin ilmu sosial yang mempelajari Negara dan unsur-unsurnya, Masyarakat luas, Hukum, Praktik Hukum, Penelitian Hukum dan Yurisprudensi, Filsafat hukum, Peradilan Pidana, Tata Kelola, struktur pemerintah, sejarah politik dan teori , Organisasi Bisnis dan Manajemen, Kewirausahaan, Administrasi Publik dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dewasa ini, ilmu hukum
Details
Aspek Hukum Pelaksanaan dan Penagihan Subrogasi
Aspek Hukum Pelaksanaan dan Penagihan Subrogasi DESKRIPSI Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur (si berpiutang) baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur (si berutang) yang meminjam uang dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur lama, sebagai kreditur yang baru terhadap debitur. Dalam melaksanakan subrogasi
Details
Legal Knowledge
Legal Knowledge Deskripsi Training ini membahas mengenai ilmu manajemen dan hukum. Ruang lingkup legal officer antara lain menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum di dalam perusahaan/instansi. Dengan adanya training ini dapat meminimalisir resiko dalam bidang hukum. Pengetahuan mengenai kepatuhan pada hukum sangat penting agar perusahaan dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan. Pengetahuan tentang hukum tidak hanya
Details
Diklatnas Hukum Kesehatan
DIKLATNAS HUKUM KESEHATAN (MALPRAKTEK MEDIS, LEGAL DRAFTING MEDIS , ADVOKASI MEDIS, ANCAMAN PIDANA NON MALPRAKTEK, CARA PENYELESAIAN LITIGASI DAN NON LITIGASI, MEDICAL STAFF RULE AND REGULATION ) Deskripsi Perancangan hukum (legal drafting) merupakan salah satu unsur penting dalam praktik hukum. Legal drafting merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu “legal” dan “drafting”. Secara harfiah, kata “legal” bermakna
Details
Training PPh 21
Training PPh 21 DESKRIPSI Salah satu bentuk kontribusi wajib warga Indonesia adalah dengan membayar pajak. Dalam penerapannya yang melaksanakan kewajiban memungut pajak adalah pihak ketiga dengan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini tertuang di dalam peraturan perpajakan seperti PPh Pasal 21,22, 23, 26 dan Pasal 4 ayat (2). Namun dalam training ini akan mengupas
Details
Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara
Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pencari keadilan bertindak/berbuat di pengadilan dan bagaimana pengadilan bertindak dalam rangka penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan Negara, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Dalam bidang Yudikatif, dibentuklah Peradilan Tata Usaha Negara yang
Details
Tumpang Tindih Dan Kebijakan Lahan Pertambangan
Tumpang Tindih Dan Kebijakan Lahan Pertambangan Deskripsi Salah satu isu penting dalam pengembangan kegiatan pertambangan versus kelestarian lingkungan hidup adalah tumpang tindih dan konflik penggunaan lahan, terutama dengan kegiatan kehutanan. Di satu sisi, pertambangan merupakan andalan pemasukan devisa negara, sekaligus ‘motor penggerak’ pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Di sisi lain, sektor kehutanan juga berperan penting
Details